Kudus,Usai penghitungan suara di seluruh Kabupaten Kudus praktis usai dilaksanakan sampai menjelang dinihari 10/04. Penghitungan melelahkan ini menyisakan banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik.
Pasalnya di Desa Karang Bener dan Gondang Manis sejumlah kotak suara dibiarkan terbuka tanpa pengamanan penutup.Hal ini dibenarkan anggota KPPS Bandiyo dari desa Karang Bener kecamatan Bae
"Masih nunggu beberapa berkas untuk dimasukan"penjelasan singkat Bandiyo kepada ISK 10/04.
Hal ini praktis bisa menimbulkan kecurigaan karena kotak suara tidak dikunci dan disegel,padahal mestinya selesai rekapitulasi kotak suara harus digembok dan disegel dari KPU.
Berbeda dengan kejadian di Gondang Manis yang memiliki jumlah TPS terbanyak yang mencapai 28 TPS juga kotak suara tak disegel walaupun tergembok.
Beruntung pemilu kali ini dilaksanakan dengan aman tertib dan lancar,walaupun diwarnai beberapa insiden yang mestinya bisa diminimalisir sebelumnya,termasuk tertukarnya surat suara dari kabupaten Demak di desa Tenggeles Tps 11.Diharapkan untuk yang akan datang peristiwa ini tidak terulang lagi.
Gul/Cep/Sang.

KUDUS (8/4) ISK - Rabu, 9/4 secara serentak masyarakat Indonesia akan melakukan pemilihan umum. Untuk itu parpol peserta pemilu harus menyiapkan ribuan saksi yang akan di tempatkan di setiap TPS.

Saksi sifatnya sangat penting untuk mengawasi setiap tahap dalam kegiatan pemungutan suara yang Ada di TPS.

Munurut salah satu koordinator saksi yang Ada di desa Karang Bener Bae Kudus. Saksi adalah ujung tombak atau penjaga gawang parpol,peran saksi sangat penting untuk mengamankan suara parpol dan mengawasi setiap kecurangan yang mungkin terjadi"ujarnya.

Untuk partai yang saya pegang (kata koordinator saksi) mengeluarkan biaya Rp.100.000/saksi.Untuk itu Saksi harus tegas,berani Dan mempunyai jiwa militan tinggi kepada parpol yang memberinya amanah untuk menjadi saksi.begitu imbuhnya . Pict:Ilustrasi (Dj_owix/GuLa)

KUDUS 8/4 ISK -
Distribusi logistik untuk PILEG 2014 di Kecamatan Bae sudah terealisasi di 10 Desa se Kecamatan Bae.

Tidak terkecuali di Desa Dersalam. Hari Senin kemarin Sekitar jam 14.00 WIB,dengan pengawalan ketat Polsek Bae,logistik tersebut diterima secara langsung oleh kepala Desa Dersalam.

Dan pada malam harinya logistik tersebut juga dijaga oleh petugas piket Desa,serta dari aparat kepolisian dan TNI.

Camat Bae Drs.Abdul Halil dan jajaran Muspika yang lain,malam itu juga sempat berkunjung ke Balai Desa Dersalam dan disambut langsung oleh Bapak Kepala Desa.

Info by :kaka bin wahab (kades dersalam ) / (GuLa/dj_owix)

KUDUS-ISK - Bertempat di alun-alun simpang tujuh kudus sabtu sore (5/3), puluhan anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas 234 SC terlihat membagikan brosur dan pamflet yang berisi ajakan untuk menolak golput dan money politik dalam Pileg 9 Juli nanti.

"Hal seperti ini bukan cuma tugas dan kewajiban dari KPU saja. Kita sebagai warga masyarakat juga punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan benar," kata Deni, Ketua 234 SC Regwil Kudus.

Selain membagi-bagikan brosur dan pamflet, anak-anak muda ini juga menggelar BMX free style di depan air mancur kantor Bupati Kudus. Tampak juga maskot Pemilu 2014 yang ikut dalam aksi ini.

"Kami memang menggandeng KPU Kabupaten Kudus selaku penyelenggara Pemilu 2014 ini. Dalam hal ini kami membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya kaum muda agar menyalurkan suaranya dalam Pileg nanti. Selain itu kita juga mengharapkan kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk 'politik uang'. Jangan memilih untuk golput dan tolak money politik," imbuhnya.

Selain menggelar aksi di alun-alun simpang tujuh, mereka juga mengkampanyekan anti golput dan money politik di kompleks perbelanjaan hypermart kudus. Mereka memilih tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, agar pesan moral yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh warga.

"Money politik merupakan awal dari korupsi. Karena aksi membagi-bagikan uang dari para caleg jelas akan menimbulkan celah bagi mereka ketika jadi nanti untuk berpikir bagaimana caranya mengembalikan uang tersebut," ucapnya.

Mereka berharap, calon pemilih saat menentukan suaranya melihat dari visi misi dan program yang mereka sampaikan ketika kampanye. "Kalau memilih karena uang, jangan protes ketika caleg yang jadi nanti tidak menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena suara kita sudah terbeli," tuturnya.

#Sang-Pejuang 
*Redaksi

Kudus - 30/03/14 Demi mensukseskan pemilu 2014 KPU mensosialisasikan waktu CFD tadi pagi dengan membagikan lembaran kepada masyarakat dengan Tulisan " Kenali Calonmu Coblos Gambarnya " bertujuan agar masyarakat tidak ada yang golput.(Oemam/Lia/Sang_Pejuang/dj_owix/bastian/Mr)

Kudus-JawaTengah, (15/03/14) Deklarasi Kampanye Damai Partai Politik Nasional Di Kabupaten Kudus di resmikan tadi pagi oleh Bupati Kudus Bapak Mustofa.  

Sementara itu, dalam Peresmian ini perwakilan dari partai-partai menandatangani gambar deklarasi sebagai simbol partai masing - masing, dan dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati dari jajaran forkopinda dan perwakilan media.  

Selain itu dilanjutkan dengan acara inti yaitu pengibaran bendera sebagai simbolis dimulainya kampanye damai yang tepatnya di Kabupaten Kudus.

#Didi #Elin #Iva #Lia #Oemam

*Oemam

Kudus (25/2) – Sebanyak 19 orang Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dilantik oleh Bupati Kudus Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/043/2014 di pendopo Bupati Kudus pada selasa (25/2). 

“Kami ucapkan selamat kepada saudara  yang telah dilantik hari ini. Kepada yang promosi, ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus saudara ‘bayar’ dengan cara menunjukan kinerja yang lebih baik. Sedangkan untuk yang mutasi, hal ini merupakan hal yang wajar dan biasa dalam suatu organisasi,” Kata Wakil Bupati Abdul Hamid dalam sambutannya.

Mutasi pegawai dalam suatu organisasi bisa diartikan sebagai ‘tour of job’ yaitu sebagai seorang calon pemimpin, sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi harus menjalani berbagai bidang pekerjaan. Diharapkan ketika menjadi seorang ‘top manager’ dalam suatu organisasi  mempunyai kapabilitas, kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja. Selain itu mutasi bisa diartikan sebagai ‘refresh of job’ atau untuk penyegaran, juga ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk kepentingan organisasi.

“Yang sangat penting dan tidak bisa ditawar dimanapun saudara bertugas, loyalitas harus dipegang teguh. Loyalitas kepada pemerintah adalah harga mati di atas segala-galanya. Sumpah dan Janji PNS bukan hanya hiasan bibir saja, tapi harus diresapai dan dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu saudara harus loyal kepada atasan atau pimpinan sepanjang tidak melanggar aturan maupun ketentuan yang ada,” imbuh Wakil Bupati Abdul Hamid.

Pejabat eselon III yang dilantik adalah dr. Sunaryo sebagai Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD, Susiani Puspito Rahayuningsih, S.Kep, Ners sebagai Kabid Keperawatan pada RSUD, Djoko Santoso sebagai Kabid Penunjang pada RSUD kemudian Siti Rokhimah, ST, M.Si sebagai Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sedangkan untuk eselon IV pejabat yang dilantik salah satunya adalah Raden Rara Sri Kartini Hadiutami, SSTP yang sebelumnya adalah Kasubbag Keuangan pada Dinas Kependuddukan dan Catatan Sipil, mutasi menjadi Kasi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

19 PEJABAT ESELON III DAN IV DILANTIK

Wakil Bupati Kudus Abdul Hamid berpesan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk segera melapor kepada pimpinan di instansinya masing-masing. Visi dan Misi Bupati Kudus harus selalu menjadi pegangan dalam bekerja di satuan kerja manapun.

“Kerja yang baik dan berikan prestasi terbaik dimanapun anda bekerja. Jadilah PNS yang bisa diterima oleh siapa saja dan dimana saja. Bersinergi dan bekerjasamalah dengan rekan kerja di tempat yang baru. Dan yang terpenting adalah Kerja, kerja dan kerja,” kata Wakil Bupati Abdul Hamid mengakhiri sambutannya. (Humas)

didukung oleh SouvenirBagus GrosirKudus KudusPedia

Rapat paripurna DPRD kabupaten  Kudus  (11/2),  guna membahas tentang penyusunan dan pengesahan panitia khusus  dalam rangka pembahasan rancangan perda tentang pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013 – 2018. Panitia khusus sebagaimana melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan DPRD kabupaten kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kabupaten kudus  sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD kabupaten kudus Nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan DPRD kabupaten nomor 10 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD kabupaten kudus.

 Masa tugas panitia khusus terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai selesai pembahasan Rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kudus Tahun anggaran 2014.  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan yaitu 11 februari 2014 oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus Ibu Tri Erna Sulistyawati.

Dalam pidato Bupati Bapak Mustofa memaparkan pendapatan tahun 2014 sesuai APBD sebesar  Rp. 1.517.207.982.000,- dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar   Rp.2.244.327.818.000,-  atau rata2 meningkat  11,98%.  Belanja daerah tahun 2015 – 2018 diproyeksikan rata2 meningkat 8,9%.

 #Sang_Pejuang,  #Lia, #Oemam Melaporkan.

Kudus – Kudus adalah milik bersama. Bukan milik kelompok maupun perseorangan, bahkan bupati sekalipun. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang bisa membangun Kudus seorang diri. Maka dibutuhkan kerjasama, pemikiran maupun peran serta semua pihak yang merasa dirinya merupakan bagian dari Kudus. Termasuk pelaksanaan forum seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang digelar hari ini di pendopo Kabupaten Kudus (30/12)

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kudus, H. Musthofa, saat membuka pelaksanaan acara tersebut. Menurutnya, forum ini sangat strategis maknanya dalam upaya untuk membangun Kudus ke depan. “Karena hasil dari musrenbang ini akan menjadi pijakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah dalam membangun Kudus di tahun-tahun mendatang. Maka saya harapkan semua yang hadir dapat memahaminya, sehingga forum ini bisa dimaksimalkan”, ujarnya.

Dirinya juga memaparkan bahwa di periode kepemimpinannya yang ke dua ini, visi pembangunan kabupaten Kudus masih berpijak pada pelaksanaan 4 pilar. “Karena 4 pilar tersebut terbukti telah mampu terlaksana dengan baik, maka penekanannya adalah bagaimana menyempurnakan apa yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumya”, jelasnya. Dikatakannya juga bahwa para kepala desa yang baru saja memulai untuk menjalankan tugas agar benar-benar memahami makna 4 pilar. “Jangan ada yang sampai tidak paham. Dengan bekal pemahaman tersebut, para kepala desa harus mampu menerjemahkan semua kebijakan sebagai sebuah tindakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kita disini karena amanah yang kita terima. Maka tidak ada alasan bagi kepala desa untuk tidak all out bekerja bagi warga desanya”, tegasnya.

Musrenbang dimaksudkan sebagai forum musyawarah perencanaan pembangunan yang mengakomodasi peran-peran segenap komponen masyarakat, sebagai media koordinasi, komunikasi dan konsultasi program pembangunan dengan fokus pada realisasi kebutuhan masyarakat secara nyata. Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah membahas, menilai dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan Renja SKPD/ Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang telah dikolaborasikan dengan hasil musrenbang tingkat sebelumnya, menghasilkan konsesus, komitmen, kesepakatan dan kemitraan antara pemerintah dengan pelaku pembangunan, mewujudkan kualitas perencanaan perencanaan pembangunan dengan lebih meningkatkan kemampuan mengakomodir aspirasi masyarakat, memberdayakan masyarakat dan memberdayakan sumber daya lokal.

Bupati Kudus: Ini eranya birokrasi terbuka

Semarang - Partisipasi masyarakat sangat penting dalam jalannya pembangunan daerah. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka perlu adanya transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, saat ini tidak jamannya lagi jajaran birokrasi menutup dirinya.

 “Ini adalah eranya birokrasi yang terbuka”, kata Bupati Kudus, H. Musthofa saat memberikan paparannya sebagai salah satu pembicara di acara Diskusi Panel tentang Penguatan Hubungan Kemitraan Humas Pemerintah dan Media di Era Transparansi di hotel @HOM Semarang (22/11)

Dihadapan para peserta diskusi, yang sebagian merupakan perwakilan Humas Pemkab/Pemkot se Jawa Tengah, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari di Kabupaten Kudus.

 “Dari awal kita selalu terbuka terhadap media, karena saat ini paradigmanya memang seperti itu. Kami berpedoman bahwa jika media mengetahui secara tepat tentang berbagai informasi dan kebijakan pemkab, maka masyarakat pun akan dapat memahami bahwa apa yang kami lakukan adalah semata-mata untuk kepentingan mereka,” paparnya.

Maka, lanjutnya, peran Humas di sebuah pemerintahan daerah sangat penting. Fungsinya tidak saja sebagai juru bicara, namun harus mampu membina hubungan yang baik dengan media. “Kuncinya adalah komunikasi. Dimana saat ini semuanya bergerak dengan cepat, maka yang kita butuhkan adalah sebuah komunikasi yang baik. Tanpa itu tentu sulit untuk meraih pengertian dan kesepahaman, apalagi untuk melangkah bersama dalam membangun daerah”, tuturnya. 

Sebaik apapun kebijakan pemerintah, tidak akan dipahami masyarakat jika tidak dikomunikasikan secara tepat.

Dalam diskusi tersebut, selain bupati Kudus, sebagai pembicara hadir pula Hadi Priyanto, Kabag Humas Pemkab Jepara dan Gunawan Permadi, Wapimred dari salah satu harian di Jawa Tengah.

Kudus,Dalam menghadapi Pilkades yang serentak Dilaksanakan
di Seluruh Kabupaten Kudus,Pihak KODIM 0722 Kudus
Sudah menyiapkan 1 SSK untuk Pengamanan.
"Kami sudah turunkan anggota Babinsa Koramil untuk sosialisasi di
Desa desa yang akan melaksanakan Pilkades agar bersama sama menjaga Situsi yang sudah Kondusif"Penjelasan LetKol.Yusa Aulia
Komandan Kodim 0722 Kudus di Makodim saat ditemui ISK.Juga Koordinasi dengan Kepolisian dan Masyarakat agar situasi tetap aman terkendali.Namun begitu jika diperlukan Tambahan personel akan Berkoordinasi dengan Kodim di sekitar Kudus,seperti Kodim Jepara dan Demak,Imbuhnya.
Mr.TrisGB

Andi Riawan > Info Seputar Kudus - ISK



Kudus - Panitia Pengawas Pemilihan Umum
(Panwaslu) Kabupaten Kudus, masih menemukan
nama ganda pada daftar pemilih sementara (DPS)
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat
sebanyak 716 nama. Jumlah nama ganda tersebut,
masih bisa bertambah karena proses verifikasi

faktual temuan indikasi nama maupun identitas
ganda serta calon pemilih yang tidak memenuhi
syarat masih berlangsung. Hal itu dikatakan
Anggota Panwaslu Kudus Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga, Edi Yono, Rabu 6 Maret
2013. Hingga kini, kata dia, dari sembilan
kecamatan, terdapat dua kecamatan yang belum
tuntas dalam melakukan proses verifikasi faktual
terhadap temuan indikasi nama dan tanggal lahir
ganda.

Kedua kecamatan tersebut, yakni Kecamatan
Undaan dan Kecamatan Kota. Proses penyisiran
nama bermasalah pada DPS Pilkada Kudus,
menggunakan aplikasi khusus, yakni remove
duplikat system (RDS).

Lewat program khusus tersebut, katanya, pihaknya
bisa mendeteksi calon pemilih yang memiliki nomor
induk kependudukan (NIK) berbeda, namun nama
dan tanggal lahirnya sama serta NIK sama, namun
nama dan tanggal lahirnya sama.Hasil penyisiran di
DPS tersebut, katanya, ditindaklanjuti dengan
verifikasi faktual dengan menerjunkan petugas
Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) guna
memastikan temuan nama maupun tanggal lahir
ganda serta NIK ganda memang terjadi atau tidak.

Dijelaskannya, hasilnya tercatat sekitar 716 nama
ganda. Sedangkan jumlah nama calon pemilih
yang dinilai memenuhi syarat, namun belum
terdaftar di DPS mencapai 368 nama.
Dari ratusan nama tersebut, terdapat calon pemilih
yang masih di bawah umur, namun sudah menikah
terdapat 26 orang dan pemilih pemula yang pada
saat pelaksanaan Pilkada Kudus sudah memenuhi
syarat usia 17 tahun sebanyak 51 orang,
selebihnya memang belum didaftar meski
memenuhi syarat.Panwaslu Kudus juga
menemukan pemilih yang sudah pindah domisili,
namun masih tercantum pada DPS serta
mengalami sakit jiwa sebanyak 30 orang dan
meninggal dunia sebanyak 263 orang.

Ditambahkannya, pihaknya juga menemukan lima
anggota TNI serta enam nama yang masih di
bawah umur.

Sementara itu, anggota KPU Kudus Divisi
Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencalonan Edy
Supratno mengakui, masih menunggu laporan
resmi dari Panwaslu Kudus terkait temuan nama
pemilih di DPS yang dianggap tidak memenuhi
syarat maupun pemilih yang belum tercatat di
DPS. Dan pihaknya tentunya akan menindaklanjuti
dari laporan Panwaslu tersebut. Adapun jumlah
DPS sebanyak 639.228 pemilih, setelah melalui
proses pencocokan dan penelitian ditemukan
37.885 nama yang docoret karena tidak memenuhi
syarat menjadi pemilih pada Pilkada Kudus.

Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada Kudus,
pengumuman DPS untuk mendapatkan tanggapan
masyarakat berakhir pada 1 Maret 2013.

Kemudian, mulai 2 Maret 2013 dilakukan
pencatatan dan penyusunan daftar pemilih
tambahan hingga 4 Maret 2013.

Sedangkan pengumuman daftar pemilih tambahan
untuk mendapatkan tanggapan masyarakat
dimulai 5-7 Maret 2013. Penyusunan DPT akan
dimulai pada 8 Maret hingga 31 Maret 2013 dan
penetapan dijadwalkan pada 1 April 2013.

#FD

Kudus, Antara Jateng - Lima pasangan bakal
calon Bupati dengan Wakil Bupati Kudus, Jawa
Tengah, secara resmi mendaftarkan diri ke komisi
pemilihan umum setempat untuk mengikuti
Pemilihan Kepala Daerah 2013.


"Dari kelima bakal pasangan calon tersebut,
sebanyak empat bakal pasangan calon dari jalur
partai politik dan satu bakal pasangan calon dari
jalur independen," kata Ketua KPU Kabupaten
Kudus Gunari A. Latief di Kudus, Selasa.

Pendaftaran pasangan bakal calon ke KPU
setempat ditutup pada Senin (25/2) pukul 24.00
WIB, sedangkan KPU setempat telah menyatakan
bahwa mereka memenuhi syarat dukungan
untuk maju pilkada di daerah itu.
Sebetulnya, kata dia, pendaftar berjumlah enam
pasangan bakal calon.

Namun, katanya, pasangan bakal calon

Noor Iza
dengan M. Syafiq Nashan yang mendaftar paling
akhir belum memenuhi syarat minimal 15 persen
suara dari total suara sah pada Pemilu Legislatif
2009.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas
pendaftaran pasangan bakal calon Noor Iza-M.
Syafiq Nashan, katanya, memang tidak
memenuhi syarat dalam hal jumlah suara sah
atau kursi di dewan dari sejumlah parpol
pengusung.

Jumlah total suara sah dari empat partai
pengusung, yakni PPPI, PPRN, Partai Kedaulatan,
dan PBB, sebanyak 20.612 suara, sedangkan
syarat minimal jumlah suara sah parpol
pengusung 60.778 suara atau 15 persen dari
total suara sah Pileg 2009 sebanyak 405.186
suara.

Pasangan bakal calon yang mendaftar lebih awal,
yakni

*Badri Hutomo dengan Sofiyan Hadi
pada Kamis (21/2), sedangkan

*Musthofa-Abdul Hamid
pada Minggu (24/2).
Pasangan bakal calon yang mendaftar pada hari
terakhir pendaftaran (25/2), yakni

*Budiyono- Sakiran, disusul

*Erdi Nurkito-Anang Fahmi, dan

*Muhammad Tamzil-Asyrofi.

Lima pasangan bakal calon tersebut akan
menjalani pemeriksaan kesehatan pada Rabu
(27/2) dan Kamis (28/2) di Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Kudus.

Penelitian persyaratan calon akan dimulai 26
Februari hingga 4 Maret 2013, selanjutnya
tahapan perbaikan syarat pencalonan hingga
diumumkan pasangan calon yang memenuhi
syarat pada 4 April 2013.

#FD
Gunakan Hak Pilih anda sebaik2nya,
Ingat 26 Mei 2013

ir. moh. tamzil

Usai berdoa menjelang keberangkatan pasangan CABUP dan CAWABUP ke kantor KPU dengan berjalan kaki sembari meminta restu warga yang ditemui di sepanjang jalan yang dilalui pasangan Tamsil dan Asrofi.